banner 1200x250

BPJS Kesehatan Pekalongan Gandeng DPRD Kabupaten Batang Songsong Percepatan UHC

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

BATANGUPDATE.COM. Batang – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Batang, Su’udi menyampaikan, bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan Kabupaten Batang berhasil mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menindaklanjuti berbagai masukan terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang.

banner 1200x250

Baca juga :Cegah DPD, Bhabinkamtibmas Batang Lakukan Fogging

Sehingga ke depan tidak muncul keluhan pelayanan dan hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya pada masyarakat yang tidak mampu.

“Harapannya, kita dapat mencontoh daerah-daerah lain yang sudah UHC. Mereka dapat berobat hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik saja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan akses pelayanan kesehatan.

Wujudkan Pemberdayaan Masyarakat Muda, Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang Gelar GPD Jilid 12

Kita mendukung penuh upaya ini, semoga bisa terlaksana segera,” ungkap Su”udi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Rabu (18/01).

Selain itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu menyampaikan, pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan capaian UHC di Kabupaten Batang.

Berkenaan dengan salah satu keluhan yang masuk yakni penonaktifan peserta dari pusat, ia berpesan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk bersama memberikan solusi.

“Merujuk data dari dinas kesehatan terdapat kurang lebih 40.000 peserta yg nonaktif dampak dari penonaktifan dari pusat.

Tradisi Pedang Pora Sambut Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun

Awal Januari ini masih terdapat kurang lebih 12.000 peserta belum kembali aktif hasil dari adanya sinkronisasi data yang valid antara BPJS Kesehatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ini akan menjadi fokus kita bersama,” tutur Sri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, terkait regulasi tentang keaktifan peserta, pihaknya telah mengadvokasi pemerintah daerah agar berlomba-lomba untuk mencapai kepesertaan sebesar 98 persen sehingga peserta baru yang mendaftar bisa langsung aktif tanpa menunggu 14 hari.

“Tentu ini adalah tantangan kita namun tidak ada yang tidak mungkin jika sinergi ini terus dijaga dengan baik. Komitmen kita semua harus sama dalam memandang urgensitas dari UHC itu sendiri. Tentu, seluruh dukungan harus bersatu padu untuk mewujudkannya, baik dari pemerintah maupun swasta harus bergotong royong, tapi saya yakin ini akan terwujud,” ujar Sri.

 

banner 1200x200