BATANGUPDATE.COM, BATANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi program Desa Antikorupsi.
Sebanyak 29 Desa Antikorupsi telah dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertengahan Desember tahun lalu. Salah satunya yaitu desa di Kabupaten Batang yakni Desa Kemiri Barat.
Para pelaku politik atau politikus di Kabupaten Batang maupun para calon Kepala desa (Kades) harus banyak belajar dari masyarakat Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
Baca Juga : Keunikan Bonsai Kelapa Karya Warga Desa Kemiri Barat
Pasalnya, Desa itu mampu menghilangkan politik transaksional atau money politik dalam memilih pemimpinnya.
Desa yang berlokasi di pesisir Pantai Utara Batang itu juga di tahun 2022 berhasil menjuarai sebagai Desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah. Penilaian itu langsung dilakukan oleh Tim KPK RI.
Keberhasilan Desa Kemiri Barat pun, mendapat apresiasi Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki yang disampikan dihadapan Direkrur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, saat hadir rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/3/2023).
Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, alhamdullilah Desa Kimiri Barat menjadi peringkat satu se-Jawa Tengah dengan nilai 97. Atas keberhasilan Desa Kemiri Barat mendapat predikat Istimewa.
Lani juga berharap, prestasi Desa tersebut menjadi inspirasi bagi desa yang lain yang ada di Kabupaten Batang.
“Saya mohon pak Camat diluar Desa Kemiri Barat untuk membuat desa anti korupsi. Sehingga semua desa bisa mencapai desa anti korupsi di Kabupaten Batang,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Batang dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2022.
“Sampai tanggal 6 Januari 2023 seluruh pejabat ASN Kabupaten Batang sudah menyampaikan LHKPN sudah 100 persen. Ini menjadi bukti kepatuhan ASN kita dalam melaksanakan kewajiban,” ungkapnya.
Pj Bupati Batang juga menyebutkan ada sekitar 6 persen ASN Pemkab Batang yang belum lengkap melaporkan LHKPN.
“Setelah ada verifikasi ada 6%, ASN yang belum lengkap melampirkan LHKPN. Tapi semuanya sudah kita tindak lanjuti,” ujar dia.
